Baca artikel di bawah untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 1!

Suami Berhenti Kerja untuk Jadi YouTuber Bersama Istri dengan Membuat Konten Memasak

Liputan6.com, Jakarta -MenjadiYouTuberjadi prosesi yang kian dilirik oleh banyak orang akhir-akhir ini. Hal itu juga dilakukan oleh Sugu S. Pavithra bersama suaminya.

Bersama istrinya, ia membuat kontenmemasaksederhana. Dimulai dari inisiatif yang sederhana dan sekarang menjadi sensasi di Malaysia.

Sekarang mereka telah berhasil mengumpulkan pengikut hampir 650 subscriber. Untuk mencapai angka tersebut, mereka membutuhkan waktu enam bulan.

Berkat popularitas yang kini mereka raih, tak sedikit wartawan dari berbagai media meminta waktu untuk mewawancarainya. Setiap kali wawancara, sang suami terpaksa harus cuti sehari agar bisa mengurus anak-anak mereka.

Oleh karena itu, untuk membantu istrinya fokus sebagaiYouTuber, ia memutuskan berhenti bekerja untuk membantu istrinya bekerja setiap hari. Mereka fokus membuat konten memasak.

Selain itu, Pavithra juga menyebutkan bahwa mereka akan pindah dari rumah mereka, karena suaminya tidak lagi bekerja di perkebunan. Mereka akan membuat video dari rumah baru mereka begitu mereka.

Terlepas dari semua itu, pasangan ini tetap rendah hati dan menghindar dari beragam pujian yang diberikan publik.

"Kami hanya orang biasa. Menjadi ikon adalah sesuatu yang besar bagi kami. Apakah ini cocok untuk kami? Kami pikir kami tidak layak menjadi ikon, karena ikon harus sempurna, dan kami jauh dari sempurna," kata Pavithra, seperti dikutip dariWorld of Buzz, Sabtu, 13 Juni 2020.

Banyak orang senang melihat bahwa saluran memasak Sugu Pavithra akhirnya meluncur di YouTube. Kini, suami istri itu kian bergairah mencari nafkah sebagai YouTuber yang namanya mulai melejit.

(sumber:https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4278645/suami-berhenti-kerja-untuk-jadi-youtuber-bersama-istri-dengan-membuat-konten-memasak)

Pertanyaan:

1a. Analisis mobilitas sosial yang terjadi pada kasus di atas!

1b. Pada kasus di atas terdapat hubungan pesatnya era teknologi yang mempengaruhi mobilitas sosial. Berikan pendapat saudara tentang hal tersebut!

Di bawah ini adalah artikel untuk soal nomor 2 dan 3!

TEMPO.CO, Jakarta- Masih ada saja masyarakatmenolakvaksinatau divaksinasi dengan berbagai alasan dalam mencegah virus Covid-19. Tentu menjadi tantangan yang tidak gampang bagi pemerintah untuk melancarkan agenda vaksinasi di Indonesia, yang ditargetkan beres dalam satu tahun oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang PengadaanVaksindan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan itu menyebutkan bahwa masyarakat akan diberi sanksi apabila menolak vaksin. Sanksi itu tertuang dalam Pasal 13A ayat 4 dan Pasal 13B. Dalam Pasal 13A ayat 4 disebutkan bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan ataudenda.

Sementara itu, isi dalam Pasal 13B menyebutkan pula bahwa selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat 4, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Sanksi pidana tersebut diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang tertuang di Pasal 14 ayat 1, bahwa bagi mereka yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat diancam pidana penjara maksimal satu tahun, dan atau denda maksimal Rp1 juta.

Menanggapi Perpres tersebut, beberapa pejabat pemerintah daerah ada yang pro dan kontra, tentu saja hal itu tergantung dari kondisi atau keadaan masyarakat yang mereka pimpin, berikut kebijakan di beberapa daerah terkait sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin setelah keluarnya Perpres tersebut.

(sumber:https://nasional.tempo.co/read/1439245/menolak-vaksin-covid-19-sanksi-di-berbagai-daerah-berbeda-beda/full&view=ok)

Pertanyaan nomor 2 dan 3:

2a. Analisis kasus di atas menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dalam masyarakat!

2b. Bandingkan dengan kasus lain yang efektivitas hukum dalam masyarakatnya bisa diterapkan!

3.Simpulkan dengan pendapat anda tentang cara-cara penentuan masalah-masalah hukum dan masyarakat!

Silahkan dikerjakan !