Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warganegara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pertanyaan:

1. Meskipun UU Perkawinan sebagai hukum negara tentang unifikasi hukum di bidang perkawinan, tetapi di dalam UU Perkawinan masih memuat pluralistis hukum. Buktikan bahwa sistem hukum agama dan sistem hukum adat terintegrasi dalam UU Perkawinan.

2. Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 3 UU Perkawinan). Meskipun UUP sebagai hukum negara mewajibkan izin poligami dari isteri yang dikeluarkan melalui penetapan pengadilan. Namun praktik poligami tanpa izin isteri ataupun penetapan pengadilan masih eksis seperti keadaan sebelum berlakunya UUP. Mengapa praktik ini masih terjadi? Silakan dianalisis dengan melihat pada pluralisme hukum perkawinan di Indonesia.