Pada 2018, Grup Lippo terjerat permasalahan korupsi menyusul operasi tangkap tangan oleh KPK akibat terkuaknya fakta bahwa anak perusahaan mereka melakukan tindak pidana rasuah berupa suap untuk perizinan proyek Meikarta. Seketika itu pula saham emiten properti Grup Lippo ambruk yang secara bersamaan mengakibatkan kerugian di pihak investor dan para pemegang saham saat itu. Saat itu, sejumlah saham perusahaan Grup Lippo yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) langsung berguguran begitu kasus rasuah tersebut menyeruak. Seketika Saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), pengembang proyek Meikarta, merosot 240 poin (14,77%) ke Rp 1.385 setelah dibuka di level Rp 1.625. Sementara saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) juga anjlok 8 poin (2,68%) ke Rp 290. Hal ini menjadi bukti rendahnya kesadaran kita terhadap pentingnya penerapan seluruh aspek Good Corporate Governance sehingga efeknya bermuara pada maraknya kasus korupsi ataupun tindak pidana penyelewengan lainnya. Ketua KPK Firli Bauri menegaskan bahwa seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Hal itu ia sampaikan usai pada Juli 2020 lalu, lagi-lagi terjadi tindak pidana rasuah berupa pengerjaan proyek-proyek fiktif. Kali ini, subjeknya justru hadir dari perusahaan BUMN yaitu PT Waskita Karya. Good Corporate Governance menjadi sangat krusial untuk