Strategi Penilaian Kinerja Kementerian Pertanian

Semangat menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil tidak hanya mengemuka di negara-negara maju, melainkan juga di negara berkembang termasuk Indonesia. Perubahan ketatalaksanaan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik.Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjawab bagaimana bisa menilai atau tahu informasi secara cepat transparan dan akuntabeldalam melihat capaian kinerja sebuah instansi pemerintah.

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diukur dari tingkat kinerja yang dihasilkannya. Untuk mengetahui tingkat kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan yang diharapkan, diperlukan pengelolaan kinerja. Dalam pengelolaannya, langkah sederhana yang memberikan dampak nyata terhadap capaian kinerja pelaksanaan instansi pemerintah biasanya dengan mengintensifkan pembinaan, khususnya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Salah satu penyebab rendahnya kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja adalah komitmen merubah cara kerja dan budaya kerja birokrasi yang rendah dan kemampuan perencanaan program/kegiatan yang kurang baik.

Oleh karena itu, pemerintah pusat berupaya merubahmindsetdan cara kerja birokrasi. Menurut Sekretaris Jenderal pada salah satu Kementerian yang ada di Indonesia menyatakan bahwa melalui pengelolaan kinerja organisasi, diharapkan penyusunan perencanaan kinerja dapat dilakukan dengan baik sebagai persiapan bagi organisasi dalam menentukan visi, misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya organisasi menyusun dan mengukur capaian kinerjanya dibandingkan dengan rencana atau target yang telah ditetapkan.

Kementerian Pertanian yang merupakan bagian dari pemerintah berupaya mengedepankan sistem pelaporan kinerja dengan prinsip transparan dan akuntabel juga mengimplementasikan prinsip 3E yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Strategi penilaian kinerja harus melakukan perbaikan pada mekanisme evaluasi kinerja. Aspek ini sangat penting guna menghasilkan pedoman dalam melakukan penilaian atas capaian yang diperoleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian dapat diketahui secararealtime, terkini dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi.

Untuk itulah, standar pengelolaan kinerja perlu disusun dan ditetapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan berkualitas. Hasil yang diperoleh adalah efisien dari sisi tenaga waktu dan dapat mereduksi biaya secara signifikan.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, perlu hadirnya sebuah terobosan atau gagasan baru pada sisi pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi dalam sebuah konsep "performance". Yakni sebuah sistem pemantauan dan pengendalian kinerja terintegrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi dari pusat sampai daerah. Prinsipnya, sistem ini memudahkan dalam pemantauan progres capaian realisasi dari indikator Kegiatan Utama (IKU) yang di dalamnya terpantau capaian fisik dan anggaran secararealtime. Hasilnya ditampilkan dalam bentukdashboardpengambilan keputusan di level pimpinan tertinggi.

Di sisi lain, konsepperformanceini pun sebagai solusi jitu dalam mengejewantahkan arahan Menteri Pertanian dalam peningkatan respon menyelesaikan masalah di lapangan secara cepat. Kementerian Pertanian harus cepat mengeksekusi langsung terhadap kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan. Pengaplikasian konsep ini sampai pada tataran bawah tentunya diperlukan peran dari beberapastakeholderuntuk dapat menerima perubahan-perubahan yang akan terjadi dari jalannya sebuah sistem pengawasan ini. Ujungnya adalah untuk peningkatkangood governance.

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1405586/strategi-penilaian-kinerja-kementerian-pertanian/full&view=ok

Berdasarkan bacaan di atas, mahasiswa diminta untuk:

1. Menjelaskan perubahan sistem baru dan prinsip apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan dalam rangka meningkatkan good governance?
2. Berdasarkan teori, jelaskan apa saja kriteria dari sebuah sistem yang baik?
3. Sistem pengukuran kinerja konvensional menghasilkan infomasi yang terlalu lambat, tidak global dan kurang fokus dalam pengambilan keputusan. Agar organisasi/perusahaan dapat memenangkan persaingan, dibutuhkan sistem manajemen kinerja yang baru bagi manajemen kinerja organisasi. Jelaskan alasan mengapa sistem baru bagi manajemen kinerja organsasi baru dibutuhkan!