1). Jelaskan apakah kasus sengketa antara CPNS dengan Walikota Yogyakarta tersebut di atas apakah telah memenuhi unsur-unsur sengketa hukum dalam lingkup PTUN?; 2). Upaya hukum apa yang dapat dilakukan kedua belah pihak, manakala salah satu pihak mengetahui hasil putusan PTUN dianggap tidak memuaskan? 3). Adakah peluang dimungkinkannya penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution), jelaskan? Jawaban anda dibatasi tidak lebih dari 1000 kata