1. Sekitar 750 orang dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) demo di depan Gedung DPRD Jawe Timur. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang omnibus law cipte kerja. Pantauan detikcom di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB, ratusan buruh dari SPKEP SPSI mulai berdatangan. Ratusan buruh tersebut berasal dari beberape kawasan industri di Surabaya. Seperti Rungkut Industri, Margomulyo dan Karangpilang. Enam perwakilan buruh yang menaiki mobil komando bergantian berorasi di hadapan ratusan buruh. Pare buruh merese dizelimi seat RUU omnibus law Cipta Kerja disahkan jadi UU. Andika, perwakilan SPKEP SPSI yang ade di mobil komando menyataken, anggota DPR RI telah mengkhianati rakyat. la meminte seluruh buruh tidak memilih partai politik yang turut mengesahkan RUU tersebut. "Kosongkan suare partai yang mendukung RUU Omnibus Law saat Pemilu 2024 nanti. Tanggal 8 nanti, kite lumpuhkan Surabaya," ujarnya di atas mobil komando, Selasa (6/10/2020). Andike menyindir anggota DPR RI yang selama ini melangsungkan reses di dapilnya masing-masing tidak menyerap aspirasi masyarakat. "Dana reses katanya untuk serap aspirasi masyarakat. Tapi mengesahkan RUU ini sama saja tidak mendengar rakyat," imbuhnya. Andike menegaskan, selame Omnibus Law ada, haram memilih parpol yang mendukung UU tersebut. le juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), sebagai pengganti UU Omnibus law cipte kerja. "Haram memilih Parpol yang mendukung UU tersebut. Ade 2 parpol yang tidak mendukung. Apakah murni memperjuangkan hak pekerja, atau mengamankan konstituen di 2024. Kite gak tahu tujuannya. Tapi kite minta Pak Presiden untuk mengeluarkan Perppu," tambahnya. Hingga pukul 14.30 WIB, massa masih berade di Gedung DPRD Jatim. Ade 15 perwakilan buruh yang memasuki gedung untuk beraudiensi dengan perwakilan DPRD Jatim Pertanyaan: Rincikanlah alesan pembentukan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu)