)ermasalahan 1 PENATAAN PERDA BERMASALAH PASCA PUTUSAN MK, MA HARUS BAGAIMANA? )ua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 137/PUU- XIII/2015 dan Putusan qomor 56/PUU-XIV/2016, mengakhiri riwayat rezim pembolehan pembatalan perda oleh embaga eksekutif (executive review) in casu gubernur atau menteri. Kedua putusan menyatakan jembatalan perda harus melalui mekanisme judicial review. Jelas saja, judicial review potensial nemakan waktu dan energi yang lebih besar ketimbang executive review. Mengingat salah satu (dressat kedua putusan MK adalah MA, maka tulisan ini memberikan ulasan mengenai harus yagaimana MA, agar mampu memikul mandat putusan MK untuk dapat berperan dalam agenda yenataan peraturan perundang-undangan secara efektif. Hal yang wajib dilakukan MA ialah nelakukan perubahan atau penyempurnaan Perma 1/2011 yang mengatur hukum acara pengujian yeraturan perundang-undangan di bawah undang- undang. Perma 1/2011 tidak lagi memadai nemenuhi tuntutan kebutuhan hukum sebagai implikasi berlakunya kedua putusan MK. Agar ebih komprehensif dan memenuhi aspek konstitusional, pengaturan hukum acara pengaturan tukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus diangkat' ke level undang-undang. Untuk itu, MA terlibat sebagai lembaga yang memberikan lorongan kuat kepada pembentuk undang-undang. ;umber : Prosiding KHTN 4 Jember, PENATAAN PERDA BERMASALAH PASCA 'UTUSAN MK, MA HARUS BAGAIMANA?, Fajar Laksono Suroso. [elaskan, isu hukum apa yang diangkat dari permasalahan diatas ?